tugas pol pp. Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum. tugas pol pp

2. Pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat; c. 1. Salah satu kegiatan yang seringkali dilakukan oleh Satpol PP adalah penertiban pedagang kaki lima (PKL). KOMPAS. (7) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pol PP, terdiri atas: a. I (III/d) dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok. Tugas yang diemban Satpol PP sebenarnya cukup berat. Kegiatan. Selain itu. Satpol PP konsisten melaksanakan tugas dan fungsi menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dan pengarahan kepada bawahan. 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Batam No Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 S2 6 - 6 2 S1. Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Pol PP). Akibatnya, setiap menjalankan tugas, Anggota Pol PP seringkali mendapat penolakan dan halangan dari masyarakat. (2) Kepala Satpol PP kabupaten/kota berkoordinasi dengan camat, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP provinsi dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Sejalan dengan paparan yang disampaikan oleh dua narasumber tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Kendal, Toni Ari Wibowo menyampaikan keuntungan pembentukan jabfung PPNS dalam peningkatan kinerja. (3) Bidang Pengembangan Sumber Daya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator. 5. satpolpplamteng46@gmail. Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Rakor Sinergitas Tugas Fungsi Satpol PP Dan Linmas. . Pasal 7 (1) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk Provinsi dengan keanggotaan: a. 5 Jepon Telp. Satpol PP dan Damkar; 4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung; 5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2020; 6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat; 7) Informasi lainterkait pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten. Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; c. Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang Berkualitas. Rincian Tugas Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat. Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, adalah sebagai berikut : merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Kewaspadaan Dini berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai. Melaksanakan dan menyiapkan bahan prosedur pengamanan Pejabat Daerah dan tamu VIP; 3. 12. Pasal 1. 3. Di Indone s ia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Satpol PP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL PP Provinsi Riau. Polisi Pamong Praja disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. . menyediakan tolok ukur kinerja bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja secara keseluruhan. Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Peranan anggota satpol PP dalam organisasi sangat penting. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pol PP; d. Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Pol PP, adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Pasal 29 (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satpol PP provinsi mengoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Andina Chrisnawati masyarakat lintas kabupaten/kota. Berikut tugas pokok Polri. Sekilas, mereka terlihat mempunyai tugas dan wewenang yang sama, padahal kedua instansi ini jauh berbeda. Penempatan ini untuk. Ketenteraman dan ketertiban. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. all. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Hal tersebut dikarenakan tugas Satpol PP dalam penegakan aturan baik secara yustisial maupun non yustisial kerap dianggap “merampas” hak-hak para oknum pelanggar Perda dimaksud. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. Salam sejahtera untuk kita semua. Satpol PP Kota Bandung Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung • Alamat : Jl. Akibatnya, setiap menjalankan tugas, Anggota Pol PP seringkali mendapat penolakan dan halangan dari masyarakat. Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP. Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 18 Di lingkungan Satpol PP dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ’’Rancangan Permendagri SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP termasuk di dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri (Prosundagri) tahun 2022 sehingga percepatan di dalam penyusunan regulasi tersebut. Pakaian dinas yang dipakai anggota satpol PP dalam tugas negaranya memiliki karakteristik khusus. warga Negara Indonesia; b. 1 Polres Demak 1 2 Kodim 0716 Demak 2 3 Kasi Trantib Kecamatan 3 4 5 Peralatan / perlengkapan pendukung lainya 1 Arsip dan file tersimpan di Kasi Kerjasama Nomor SOP Tanggal Pembuatan Penyelenggara Tibum Sat Pol PP Kabupaten Demak. tidak melanggar aturan; dan e. 10. Rincian tugas seksi Patroli dan Pengawalan adalah sebagai berikut: 1. membagi tugas dan memberikan arahan serta petunjuk kepada pelaksana dan anggota Intel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan. Tak jarang mereka bersikap tegas yang cenderung kasar demi. Satpol PP Pelaksana Lanjutan: Rp450. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Anggota Satpol PP Provinsi Kalteng sedang mengikuti kegiatan Pembinaan Teknis Tugas Lapangan. , M. Dengan pelibatan peran Satpol PP dalam tahapan Pemilihan Umum setidaknya dapat mewujudkan unsur daerah yang aman, tertib dan tenteram sebagaimana tugas dan kewenangan Satpol PP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Direktorat Pol PP dan Linmas memiliki tugas, pokok, dan fungsi untuk menyiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di dalam menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah. “Mereka akan bertugas diberbagai. (7) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pol PP, terdiri atas: a. Pengertian Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Jabatan Fungsional Pol PP) adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan. 16 Tahun 2018 Tugas Satpol PP: 1. 100%. Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah bidang yang memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang perlindungan. diharapkann agar Pol PP dapat menjadi profesional, integritas dan humanis. Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak hanya. orang-orang yang bekerja. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, seperti budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan Satpol PP. Sedang Online : 10. 19710805 199101 1 001. Senin (04/09/23) Kasatpol PP DIY Drs Noviar Rahmad, M. Percepatan terkait penyusunan rancangan Permendagri tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP perlu dilakukan secepatnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah. Seksi Operasi Penegakan, Pembinaan,Pengawasan dan Penyuluhan ; b. Pada PP Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5 dijelaskan bahwa Satpol PP memiliki tugas: 1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP 2. 2. Dari tugas dan fungsi ini pula, Satpol PP dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 ini memiliki kewenangan, antara lain: -Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sesuai tugas dan fungsinya; Pasal 18 (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari : a. Kode Jabatan : 364. Sebutan tindakan represif non yustisial, menunjukkan bahwa Satpol PP bisa melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kegiatan penindakan. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya. Membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP 2). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan. Sub Bag Perencanaan dan Kepegawaian a. 1. 1, Februari 2020: 37–45Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat pemerintah daerah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh melakukan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, untuk itu Satpol PP merupakan suatu jabatan fungsional sesuai rumpun. 32 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Pol PP Pasal 5, PP No. SATPOL PP PURWAKARTA BERHASIL AMANKAN 31. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan PolisiTugas dan Fungsi Satpol PP Menurut Peraturan Pemerintah No. memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di daerah; 5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI. Menurut teori ini, manusia mempunyai beberapa kebutuhan yang harus. Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum. Nah pada penjelasan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai apa saja perbedaan antara Satpol PP dengan. Praja pada Bab II Pembentukan Dan Organisasi Pasal 3 Ayat 2 yaitu Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/ kota. JAKARTA - Dalam kegiatan penertiban masyarakat, kita mengenal kehadiran Satpol PP dan polisi. pengarah : Sekretaris Daerah; c. Telp. Melaksanakan tugas operasional Satpol PP. Pada saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas hulu telah mempunyai Web Site Sub Domain tersendiri, ini berarti Satuan Polisi Pamong Praja harus siap menerima masukan dari luar atau mau tidak mau harus menerima saran dan kritikan dari masyarakat, baik masyarakat luar kabupaten Kapuas. Hal ini dilakukan mengingat keberadaan Satpol PP yang juga termasuk dalam SKPD sekarang. Segenap Keluarga Besar Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kabakaran Kota Madiun Mengucapkan “ Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Suyanto, Purna Pranata Kebakaran ( Satpol PP dan Damkar Kota Madiun ) Semoga Almarhum diterima disisi Nya dengan segala amal kebaikan dan amal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. 2 Mengingat : 1. 10. Berdasarkan penjelasan tersebut, tindakan penertiban non-yustisial merupakan kewenangan dari Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kegiatan operasional Satpol PP dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup. Kepala Subbagian Program mempunyai tugas menyusun program kerja Sat Pol PP, Monitoring, evaluasi. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112. Saat ini UU 5/1974 ti dak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004. Nama Jabatan : Petugas PPNS 2. Eselon I, II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna kuning emas di tengahnya terdapat. Dalam PP ini disebutkan, untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP. Jl. TEMPO. keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan daerah. 5. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, humas dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi. TujuanSatpol PP Provinsi Riau. Sejarah Singkat Satpol pp. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP; e. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan c. PRINSIP DASAR SOP SATPOL PP Pasal 4 Prinsip dasar SOP Satpol PP : a. Pp Dengan Kepolisian Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Di Kabupaten. PP Prov. maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan. 14 menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. PP, Damkar dan Penyelamatan 80 3. Menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP; e. memiliki pengetahuan tentang tugas-tugas pokok khususnya Pol PP dan Pemerintah Daerah umumnya; 2. satpol pp itu tugas na sebagai penegak pelaksaan perda. b. menjalankan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja. Dalam pelaksanaan koordinasi tugas Satpol PP tingkat provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelenggarakan rapat koordinasi Satpol PP kabupaten/kota di wilayah provinsi. Strategi yang ditetapkan Satpol PP Kabupaten Kuningan akan secara mendetail/rinci dijabarkan melalui pencanangan arah kebijakannya Perangkat Daerah. 4 Tahun 2012 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan (Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan 3. Pasal 6 (1) SOP Satpol PP meliputi : a. "Untuk penertiban itu tugasnya Satpol. Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094); 11. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP. Dalam Pasal 5 PP Nomor 6 Tahun 2010 dapat dilihat fungsi dari Satpol PP. perubahannya di lingkungan Satpol PP dan i. Kalteng – “Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan. SATPOL PP mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketertiban dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakan Peraturan. 1). 4, Bandung • Email 1 : ppid. 16, LN. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan; 23. Pengembangan 1 Pembuatan Karya Tulis/Karya 1 Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan Profesi Ilmiah di bidang tugas Pol PP evaluasi di bidang tugas Pol PP yang di. SATPOL PP merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. 19730122 199903 1 006. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. "Rancangan Permendagri SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP termasuk di dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri (Prosundagri) Tahun 2022 sehingga percepatan di dalam penyusunan regulasi tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi serta tindakan tanggap di lapangan berkaitan dengan tugas Satpol PP. dan perlengkapan lingkup Satpol PP; h. Harus menegakkan Perda dan juga Perkada 2. 1. Menegakkan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat. Pasal 26 Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagiBagaimana tugas, fungsi dan kewenangannya? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. penyusunan program penegakan Perda 3. Untuk medeskrisipsikan peran Satpol PP dalam mejalankan tugas sebagai penegak ketertiban umum tentang penegak peraturan disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat Kabupaten Jember. Fungsi Pol-PP meliputi; a) Melaksanakan tugas-tugas yang laun yang diberikanLiputan6. 20 Sep 2023 00:02; Selengkapnya. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pol PP baik perorangan atau kelompok di bidang tugas Pol PP. 7. Hut. Bagian Kedua Tugas.